MPK periode 2026/2027 tidak bisa lagi berjalan sebagai lembaga pengawas yang baru bergerak setelah masalah terjadi. Empat pilar kebijakan ini saling mengunci satu sama lain. Fungsi Edukasi mencegah pelanggaran sejak awal. Digitalisasi Pemilos menjaga proses demokrasi internal tetap transparan. Reformasi enam SOP (Umum, Administrasi, Birokrasi, Keanggotaan Pengawasan, Penilaian) memberi kerangka hukum dan teknis supaya keputusan MPK terukur, berkelanjutan, dan tidak mudah digugat sepihak.
Menjadikan Majelis Perwakilan Kelas SMA Labschool Jakarta sebagai lembaga legislatif pelajar yang objektif, transparan, dan berdampak nyata bagi OSIS serta seluruh civitas akademika, lewat tata kelola yang preventif, terukur, dan berbasis data lapangan.
| Pilar | Fokus Utama | Status | Link: |
|---|---|---|---|
| Edukasi (Tanya Yuk & School of Parliament) | Sebagai payung legalitas program kerja seperti School of Parliament dan Tanya Yuk | Inisiatif baru | Tidak ada |
| Digitalisasi Pemilos | Efisiensi, transparansi, aksesibilitas pemilu internal | Inisiatif baru | ‣ |
| SOP Umum | Pedoman umum untuk MPK. | Dalam penyempurnaan | ‣ |
| SOP Administrasi | Pedoman administrasi MPK | Dalam penyempurnaan | Sedang dalam pembuatan |
| SOP Keanggotaan | Rincian identitas keanggotaan | Dalam penyempurnaan | Sedang dalam pembuatan |
| SOP Birokrasi | Alur kerja internal-eksternal | Sudah dirancang, perlu diperkuat | ‣ |
| SOP Pengawasan | Pengembangan pengawasan terhadap program kerja OSIS. | Sudah dirancang | ‣ |
| SOP Penilaian | Sistem Tri-Instrumen berbasis rumus | Sudah dirancang | ‣ |
Selama ini MPK dikenal murni sebagai lembaga pengawas: mengecek, mencatat, menegur. Fungsi ini tetap penting, tapi tidak cukup. Saya akan menambahkan Edukasi sebagai fungsi legislatif baru MPK, agar program-program seperti School of Parliament, Tanya Yuk diberikan payung hukum agar kami sebagai badan legislatif tetap menjaga nilai-nilai dasar kita. Dengan adanya fungsi tersebut, maka program yang disebutkan tadi dapat dijadikan wewenang kita karena tujuan dari program-program tersebut adalah untuk menambahkan wawasan ilmu legislatif dan kepemimpinan kepada seluruh pelajar di Indonesia.