1. Kekaisaran Kalliestar (Barat Pulau Kallisar)
Bentuk Pemerintahan: Monarki Kekaisaran Teokratis
Pemimpin: Kaisar/Kaisarinna (Imperial Sovereign)
Struktur Pemerintahan:
- Kaisar/Kaisarinna: Pemimpin tertinggi yang dianggap sebagai perantara langsung antara rakyat dengan Dewa Agung, serta pelindung spiritual kerajaan. Kaisar memiliki otoritas penuh atas kebijakan politik, keagamaan, dan militer.
- Dewan Tabib Ilahi: Kumpulan pendeta dan tabib suci yang bertugas menjaga hubungan spiritual dengan Dewa Agung melalui ritual, doa, dan penyucian. Dewan ini juga menjadi penasihat utama Kaisar.
- Komandan Militer Suci: Pemimpin angkatan bersenjata yang menjalankan perintah Kaisar dalam menjaga stabilitas kerajaan dan membela wilayahnya.
- Dewan Warga Terpilih: Perwakilan rakyat dari berbagai wilayah yang menyampaikan aspirasi kepada Kaisar, meski peran mereka terbatas.
Keistimewaan: Pemerintahan ini sangat bergantung pada doktrin religius. Keputusan Kaisar sering kali didasarkan pada wahyu atau pesan yang ditafsirkan dari Dewa melalui Dewan Tabib.
2. Kerajaan Albador (Tengah Pulau Kallisar)
Bentuk Pemerintahan: Monarki Feodal Militeristik
Pemimpin: Raja/Ratu (Sovereign of Albador)
Struktur Pemerintahan:
- Raja/Ratu: Pemimpin absolut dengan fokus pada kekuatan militer dan keamanan kerajaan. Raja bertanggung jawab menjaga stabilitas pulau, termasuk perlindungan dua kerajaan lain sesuai perjanjian kuno.
- Dewan Bangsawan: Kumpulan tuan tanah dan penguasa lokal yang diberi hak istimewa untuk memerintah wilayah tertentu atas nama Raja. Mereka wajib menyediakan pasukan dan sumber daya untuk kerajaan.
- Panglima Tertinggi: Komandan militer yang memimpin pasukan kerajaan, termasuk batalion elit Albador.
- Majelis Hukum: Lembaga yang mengelola penegakan hukum dan mengadili perkara, meski Raja memiliki hak veto untuk memutuskan sendiri.
- Persekutuan Pedagang dan Tukang: Organisasi semi-independen yang membantu mengelola perekonomian dan logistik.
Keistimewaan: Kerajaan ini sangat menonjol dalam kekuatan militernya, dengan struktur pemerintahan yang berpusat pada pengelolaan konflik dan pertahanan.